KATARAKJAT.COM, PALOPO — Pemerintah Kota Palopo berkolaborasi dengan dinas terkait, mengunjungi warga untuk menyerahkan bantuan paket sembako atau Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Penyerahan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Palopo Hj. Naili Trisal di Kecamatan Wara, Kelurahan Tompotikka, Senin (3/11/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari program intervensi spesifik dan sensitif pemerintah Kota Palopo untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi bagi keluarga berisiko stunting, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Palopo, BAZNAS Kota Palopo serta dinas terkait lainnya untuk memastikan bantuan tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran.
Selain penyerahan bantuan, kegiatan ini juga diisi dengan pemantauan langsung kondisi lingkungan Kampung KB dan dialog bersama warga untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas keluarga.
Sebagai informasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan mengapreasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palopo dalam penanganan dan pencegahan stunting di Kota Palopo.
Kepala BKKBN Sulsel melalui Ketua Tim Kerja BKKBN Sulawesi Selatan, Siti Zulfiani menyatakan, program bangga kecana yang dilaksanakan DPPKB Palopo selama ini berjalan baik sehingga program init melebihi capaian yang ditargetkan.
“BKKBN Sulsel sangat mengapreasi kinerja Pemkot Palopo ini sehingga kami tidak ragu melaksanakan kegiatan BKKBN di Kota Palopo,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Siti Zulfiani memaparkan data jumlah resiko stunting di kota Palopo, yakni resiko stunting di daerah ini masih 4.737 keluarga atau 16,8 persen, tidak berisiko sebanyak 23.836 keluarga atau 83,42 persen.
Adapun jumlah sasaran stunting sebanyak 28.573 keluarga. “Mudah-mudahan komitmen dan kolaborasi bersama dengan pihak terkait bisa menurunkan angka resiko stunting dan Palopo bisa masuk zero stunting,” pesan Siti Zufiani.
Sementara itu, Kepala DPPKB Palopo, Samsil mengatakan, jika merujuk data stunting di Kota Palopo, pihaknya saat ini fokus program pencegahan stunting.
Sesuai data Tim Pergerak Gizi (TPG) per Juli 2025, jumlah kasus stunting di Palopo mencapai 95 kasus. Untuk data Agustus hingga Oktober, masih dalam tahap pendataan.
Namun merujuk data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Suvei Kesehatan Indonesia (SKI), angka stunting Kota Palopo 22,25 persen atau masih jauh dari angka target nasional. Untuk itu, DPPKB Palopo bersama instansi terkait masih fokus program pencegahan stunting.
Menurut Samsir, untuk pencegahan kasus stunting ini juga perlu untuk diwaspadai agar tidak meningkat kembali karena masih ada 4.737 keluarga berisiko yang harus kita selesaikan. Sebab, jika tidak ditangani dengan baik dengan program pencegahan, maka angka beresiko tersebut bisa menjadi stunting tahun 2026 mendatang.(*)
