Hingga Akhir Tahun, Menkeu Jamin Defisit APBN tidak Lewati 3 Persen

  • Bagikan
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

KATARAKJAT.COM JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin defisit anggaran pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tidak akan melampaui batas 3 persen.
Purbaya tetap mendorong ekonomi Indonesia terus tumbuh di kuartal IV 2025. Namun, ia memastikan dorongan itu tak akan membuat APBN tekor.

“Defisitnya masih aman di bawah 3 persen, enggak usah takut saya langgar prinsip kehati-hatian pengelolaan fiskal,” kata Purbaya di Jakarta, Ahad (16/11).

Per 30 September 2025, defist APBN menyentuh Rp371,5 triliun atau 1,56 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pemerintah menetapkan defisit pada APBN 2025 di angka Rp 662 triliun atau 2,78 persen PDB.
Pada kesempatan itu, Purbaya mengatakan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah saat ini tak membuat APBN tekor. Ia mencontohkan pergeseran Rp200 triliun duit pemerintah dari Bank Indonesia (BI) ke lima bank Himbara.

“Saya keluarin Rp200 triliun ke perbankan, itu juga enggak ada uang baru, itu uang dipindahkan aja ke bank, masih punya saya (pemerintah),” ujarnya.

Purbaya berkata ekonomi Indonesia mengalami perbaikan dalam beberapa waktu terakhir. Ia mengatakan ekonomi akan tumbuh 5,6-5,7 persen pada kuartal IV 2025. Ia juga optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen tahun depan.

Defisit 2024
Sebelumnya pada APBN 2024 di zaman Sri Mulyani, pemerintah memastikan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang tercatat sebesar Rp507,8 triliun atau 2,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB) berada dalam kondisi yang terkendali dan sehat. Realisasi belanja negara sebesar

Rp3.350,3 triliun, yang tumbuh 7,3% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi bukti komitmen pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung pembangunan nasional di tengah ketidakpastian global.

Defisit anggaran bukanlah cerminan “kerugian” negara, melainkan sebuah strategi fiskal yang dirancang untuk menjawab kebutuhan belanja prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta transfer ke daerah.

Dengan pendapatan negara mencapai Rp2.842,5 triliun, tumbuh 2,1% (year-on-year), pemerintah mampu menjaga keseimbangan primer hanya minus Rp19,4 triliun, menunjukkan bahwa sebagian besar belanja negara telah didanai oleh pendapatan tanpa bergantung sepenuhnya pada utang.(*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *