KATARAKJAT.CO.ID, MAKASSAR —Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak datang ke Makassar sekadar untuk agenda seremonial. Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama kurang lebih empat jam dengan seluruh kepala daerah di Sulawesi Selatan, Mendagri Tito menyampaikan pesan-pesan yang sarat akan evaluasi dan peringatan tegas, mulai dari persoalan fiskal hingga gaya hidup pejabat di media sosial.
Pertemuan tersebut, yang dihelat di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, menjadi forum bagi Mendagri untuk mendesak sinergi dan kekompakan antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Tito menyoroti pentingnya kerja sama erat untuk menghadapi tantangan fiskal yang kian dinamis.
Desakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Dalam paparannya, Tito langsung menyoroti rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan. Ia menekankan bahwa ketergantungan pada dana transfer dari pusat harus dikurangi.
”Sinergi harus kita jalankan, baik vertikal maupun horizontal. Kita tidak bisa hanya bergantung pada dana pusat. Saya minta kepala daerah memutar otak untuk meningkatkan PAD-nya,” ujar Mendagri Tito, seraya mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi dari sektor swasta dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian.
Selain urusan fiskal, Mendagri juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan di tengah dinamika sosial. Ia secara khusus berpesan agar para kepala daerah kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan atau poskamling, sebuah langkah sederhana namun dinilai efektif untuk menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.
Ultimatum Terhadap ‘Flexing’ Pejabat
Pesan yang paling menyita perhatian dalam pertemuan itu adalah peringatan keras Mendagri terhadap gaya hidup mewah, atau yang populer disebut sebagai “flexing”, di kalangan pejabat.
Tito dengan tegas melarang para kepala daerah dan pejabat untuk memamerkan kekayaan atau kemewahan di media sosial.
”Jangan pernah pamer kemewahan atau ‘flexing’ di media sosial. Itu bisa memicu provokasi, kecemburuan sosial, dan akhirnya menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” tegas Tito. Ia menambahkan bahwa pejabat publik harus menjadi teladan dalam kesederhanaan dan pelayanan, bukan malah mempertontonkan hal-hal yang dapat melukai hati rakyat.
Terakhir, namun tak kalah penting, Mendagri Tito kembali mengingatkan agar seluruh program pembangunan yang dijalankan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ia menegaskan bahwa proyek-proyek yang dibangun harus pro-rakyat dan memiliki dampak nyata, bukan sekadar program yang sifatnya seremonial atau pencitraan belaka.
Rapat ini menjadi cermin bahwa pemerintah pusat terus memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Pesan-pesan dari Mendagri Tito Karnavian menjadi catatan penting bagi seluruh kepala daerah di Sulawesi Selatan untuk tidak hanya memikirkan pembangunan fisik, tetapi juga aspek etika, fiskal, dan sosial demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada rakyat.(*)
