KATARAKJAT.CO.ID, PALOPO — Wali Kota Palopo, Hj Naili Trisal dan Wakil Wali Kota Palopo, Dr. Akhmad Syarifuddin berkomitmen untuk menjaga aset pemerintah kota yang digunakan dipelbagai dinas saat ini.
Wali Kota dan Wawali juga di awal masa pemerintahannya ini tak ingin disibukkan dengan mengurus hal-hal yang menjadi warisan dari pemerintahan Wali Kota sebelumnya dan fokus untuk merealisasikan 25 program unggulannya.
Untuk itu, Pemkot Palopo menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan untuk melakukan audit kas, aset, dan bangunan.
Audit sudah memasuki hari kedua, Senin 22 September 2025, kemarin, yang sebelumnya sudah dimulai Jumat 19 September, pekan lalu.
Pada hari kedua, kemarin, Tim BPKP bersama Tim Inspektorat Pemkot Palopo dan Aset BPKAD Palopo melakukan pengecekan setiap kendaraan dinas Pemkot Palopo. Mulai dari kendaraan roda dua sampai ke roda empat.
Pengecekan kendaraan dipusatkan di halaman Islamic Center, Kelurahan Takkalala.
Di bawah teriknya panas matahari, tim bergerak melakukan pengecekan. Sejumlah kendaraan dinas yang dilakukan pengecekan di hari kedua, kemarin, di antaranya dari Dinas DLH, Sekretariat DPRD Palopo, Dinas Perikanan, Dinas Pemadam dan Penyelamatan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Kearsipan, Dinas Sosial, Dinas Pemukiman, Dinas PU, Dinas Perpusatkaan, Dinas Pertanian-Peternakan, dan Dinas KB.
Di lokasi, jejeran motor dibuat rapi kemudian tim audit melakukan pengecekan tiap kendaraan mulai dari tampilan luar, pemeriksaan nomor mesin, nomor rangka, dan pajak kendaraan.
Bahkan nampak beberapa motor dinas yang sudah tidak dapat digunakan (rusak) harus diangkut menggunakan mobil pikap ke lokasi pengecekan randis.
Beberapa kendaraan yang dicek ada yang ‘pajak mati’. Nomor polisi kendaraanya sudah ada yang kedaluwarsa sejak tiga tahun lalu bahkan ada yang sudah lima tahun lalu tidak diganti. Selain itu, beberapa randis juga tidak dilengkapi plat nomor polisi.
Sebelumnya, Wali Kota Palopo Hj Naili Trisal didampingi Wakil Wali Kota Akhmad Syarifuddin menerima kunjungan tim BPKP Sulsel, Jumat pekan lalu di Rujab Saokotae.
Ini bagian dari BPKP Sulsel dan Inspektorat Kota Palopo melakukan joint audit kas, aset, dan bangunan sebagai ‘opname’ kas dari transisi pemerintahan lama.
Tim BPKP Sulsel dipimpin Tim Pengendali Teknis, St. Nasyrah Latief bersama tim melakukan Joint audit ini sebagai sinyal kuat bahwa pengelolaan keuangan dan barang milik daerah akan diperiksa lebih detail, transparan, dan akuntabel. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan internal dan memberi kepastian bahwa setiap rupiah uang rakyat terkelola sesuai aturan.
“Hal ini bagian dari keseriusan pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan aset,” ujar Wali Kota Palopo Hj Naili Trisal yang didampingi Wakil Walikota Akhmad Syarifuddin.
Untuk itu, Wali Kota meminta jajarannya untuk membantu BPKP terkait penyediaan data-data yang diperlukan dalam pemeriksaan beberapa hari ke depan. Karena audit bersama ini menjadi penanda awal kepemimpinan baru yang menegaskan komitmen terhadap keterbukaan dan akuntabilitas. Kas daerah diperiksa, saldo dihitung ulang, agar seluruh data keuangan tercatat dengan jelas.
“Bila ada permintaan data itu harus disiapkan dan dipenuhi secepatnya,” imbuh walikota penuh optimisme.
“Jangan sampai lambat karena bisa menghambat dari tugas yang dilakukan oleh tim BPKP,” tambahnya penuh ceria.
BPKP Sulsel sendiri menekankan bahwa joint audit ini akan menjadi instrumen penting dalam mendorong akuntabilitas serta mendukung kinerja pemerintah daerah.
“Hasil joint audit diharapkan memberi arah perbaikan sekaligus memastikan pengelolaan kas dan aset daerah Palopo berada di jalur yang benar,” ucap Pengendali Teknis, St. Nasyrah Latief.
Ia menambahkan, joint audit ini juga sebagai instrumen membangun tata kelola pemerintahan yang sehat, sekaligus mengawal kepercayaan publik terhadap transisi kepemimpinan. Dengan demikian, hasil audit bukan hanya angka, tetapi juga cermin transparansi pemerintahan baru di Palopo.
Jadi, audit ini bukan sekadar rutinitas. Tujuannya jelas. Memastikan transisi pengelolaan dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan baru Wali Kota Hj Naili Trisal dan Wakil Wali Kota Akhmad Syarifuddin berjalan transparan, tertib, dan akuntabel.
Pemeriksaan kas dilakukan untuk mencocokkan saldo riil dengan catatan administrasi. Sementara itu, audit kendaraan dan bangunan difokuskan pada keberadaan, kondisi, dan pencatatan aset agar tidak terjadi selisih data maupun penyalahgunaan.(*)
